BPJS KETENAGAKERJAAN

---

Daftar Regulasi dibidang BPJS Ketenagakerjaan:

Untuk Mencari Dokumen, Silahkan Tekan tombol CTRL + F untuk mulai pencarian.

1. PERMENAKER NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN HARI TUA

 

2. INPRES NO. 2 TAHUN 2021 OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

 

3. PP NO. 60 TAHUN 2020 TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

 

4. PP NO. 49 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN IURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SELAMA BENCANA NONALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

 

5. PERPRES NO. 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYAKIT AKIBAT KERJA

 

6. Permenkes No 56 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja

 

7. PP 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

 

8. Permenaker No 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program JHT

 

9. Keputusan Presiden No 161 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT.Jamsostek Menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan

 

10. Peraturan Presiden No 108 Tahun 2013 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelola Program Jaminan Sosial

 

11. Peraturan Presiden No 109 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

 

12. Peraturan Presiden No 110 Tahun 2013 Tentang Gaji atau Upah dan Manaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BPJS

 

13. Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT, dan JHT yang dilbayarkan Sekaligus

 

14. Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2013 Tentang Modal Awal Untuk Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

 

15. Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga BPJS

 

16. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dlm Penyelenggara Jaminan Sosial

 

17. Peraturan Pemerintah No 88 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS

 

18. Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

 

19. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

 

20. Peraturan Menku No 16 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uangan Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT, dan JHT yang Di Bayarkan Sekaligus

 

21. Permenaker No 226 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JK dan JHT Bagi Peserta Penerima Upah

 

22. Permenaker No 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter Penasehat

 

23. Keputusan Presiden No 22 Tahun 1993 Tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja

 

24. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No 1 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

 

25. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2014 Tentang Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan

 

26. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No 3 Tahun 2015 Tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program JKK, JK, JHT, JP

 

27. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No 4 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana JHT

 

28. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun

 

29. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2015 Tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta

 

30. Permenaker No 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan PKWT pada Sektor Usaha

 

31. Permenaker No 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT

 

32. PP No 60 Tahun 2015 Ttg Perubahan PP No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT

 

33. PP No 60 Tahun 2015 Ttg Perubahan PP No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT

 

34. Penjelasan PP No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT

 

35. Permenaker No 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian dan JHT Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

 

36. Permenaker No 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja Serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

 

37. Permenaker No 11 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja

 

38. Permenaker No 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun

 

39. PP No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT

 

40. PP No 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

 

41. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan No 7 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua