Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
  • DPP APINDO PROVINSI KALTARA
single-event-img-1

PAJAK


Daftar Regulasi dibidang PAJAK :

Untuk Mencari Dokumen, Silahkan Tekan tombol CTRL + F untuk mulai pencarian.

1. KEPMENPERIN NO. 839 TAHUN 2021 TENTANG KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGARAN 2021

 

2. KEPMENPERIN NO. 169 TAHUN 2021 TENTANG KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DITANGGUNG PEMERINTAH PADA TAHUN ANGGRAN 2021

 

3. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya

 

4. Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

 

5. Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2020 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Lampiran

 

6. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu secara Luar Jaringan

 

7. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu secara Luar Jaringan Lampiran

 

8. Permenkeu No 128/PMK.C10/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktek Kerja, Pemagangan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengemebangan SDM

 

9. Per Dirjen Pajak Per-14/PJ/2019 tentang Penjabutan Per-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

 

10. Peraturan Dirjen Pajak No.12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadministrasian Laporan Gateway Dalam Rangka Pengampunan Pajak

 

11. Peraturan Dirjen Pajak No.16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

 

12. Peraturan Dirjen Pajak No.18 Tahun 2016 Tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak

 

13. Peraturan Dirjen Pajak No. 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerbitan dan Pengiriman Surat Keterangan Pengampunan Pajak

 

14. Peraturan Dirjen Pajak No. 21 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencabutan Atas Surat Pernyataan

 

15. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

 

16. Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penghasilan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya

 

17. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalkihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu

 

18. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2016 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu

 

19. PDJP No 01 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan

 

20. PMK No 118 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

 

21. PMK No 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kelima Atas PMK No 154/PMK.03/2010 Tentang PPh Pasal 22

 

22. KDJP No 49 Tahun 2016 Tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi WP

 

23. PMK No 119/PMK 8/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta WP ke Dalam NKRI dan Penempatan Pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak

 

24. UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak