Ketum DPN APINDO Minta Pengurus Kaltara Kawal Investasi dan Siapkan SDM Hadapi Proyek Strategis

TARAKAN – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani menegaskan bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Kalimantan Utara periode 2026–2031 memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal masuknya investasi serta memastikan pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan usai melantik jajaran pengurus DPP APINDO Kalimantan Utara periode 2026–2031. Menurutnya, Kalimantan Utara memiliki prospek investasi yang sangat besar, terutama dengan hadirnya sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI/KIPI), pembangunan kawasan energi, serta proyek-proyek industri lainnya.

"Kami sangat senang bisa berada di Kota Tarakan dan hari ini telah melantik pengurus DPP APINDO Kalimantan Utara periode 2026–2031. Ke depan, mereka memiliki tugas penting untuk mengawal perkembangan dunia usaha di daerah," ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu misi utama APINDO adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan sehingga mampu mendorong terbukanya lapangan pekerjaan.

Menurutnya, penciptaan lapangan kerja tidak bisa hanya bergantung pada sektor yang sudah ada, tetapi harus didukung dengan hadirnya industri-industri baru.

"Kalimantan Utara memiliki peluang yang sangat besar. Berbagai proyek yang sedang berjalan akan membuka kesempatan lahirnya industri baru dan tentunya akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan," katanya.

Selain mengawal proyek yang telah berjalan, APINDO juga berkomitmen membantu para investor dalam menghadapi berbagai tantangan yang masih kerap ditemui di lapangan.

Mulai dari persoalan perizinan, regulasi, hingga berbagai hambatan investasi lainnya, menurutnya menjadi bagian yang harus dikawal bersama agar iklim usaha tetap sehat.

Di sisi lain, APINDO juga akan berupaya menarik investor baru, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Peran APINDO adalah memfasilitasi para investor yang ingin masuk ke daerah. Semakin banyak investasi yang masuk, maka semakin besar pula peluang terciptanya lapangan kerja," jelasnya.

Ketua Umum DPN APINDO juga menyoroti kondisi ekonomi nasional yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan.

Situasi tersebut, menurutnya, berpotensi berdampak terhadap dunia usaha maupun sektor ketenagakerjaan apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Karena itu, APINDO mendorong terciptanya kebijakan ketenagakerjaan yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pengusaha maupun pekerja.

"Kita membutuhkan regulasi ketenagakerjaan yang memberikan solusi bagi kedua belah pihak. Harus tercipta keseimbangan sehingga dunia usaha tetap berkembang dan kesempatan kerja juga terus bertambah," ungkapnya.

Ia mengatakan, masukan dari daerah menjadi sangat penting dalam penyusunan berbagai kebijakan nasional agar mampu menjawab kebutuhan dunia usaha sekaligus melindungi tenaga kerja.

Selain investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian APINDO.

Menurutnya, hadirnya berbagai industri baru di Kalimantan Utara harus diimbangi dengan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

Karena itu, program pelatihan vokasi, upskilling, dan reskilling menjadi langkah yang harus terus diperkuat.

"Peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi sangat penting agar masyarakat lokal dapat bersaing dan memperoleh manfaat dari investasi yang masuk," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPN APINDO juga menekankan pentingnya penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ia menyebut UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional karena menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia.

Melalui program UMKM Merdeka, APINDO mendorong kolaborasi antara dunia usaha, perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku UMKM melalui konsep Pentahelix.

Program tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, tetapi juga memperluas akses pembiayaan, pemasaran, hingga membuka peluang UMKM menembus pasar internasional.

"Kami ingin UMKM di Kalimantan Utara tidak hanya berkembang di tingkat lokal maupun nasional, tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Karena itu kami terus membangun ekosistem yang mendukung melalui pelatihan, pendampingan, akses pasar, dan pembiayaan," ujarnya.

Di akhir keterangannya, Ketua Umum DPN APINDO mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun iklim investasi yang sehat di Kalimantan Utara.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, pekerja, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci agar berbagai proyek strategis yang masuk ke Kalimantan Utara mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

"Dengan kolaborasi yang kuat, saya optimistis Kalimantan Utara akan menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, sekaligus mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.